Konsultasi Sertifikasi SVLK

Layanan jasa konsultansi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) merupakan jasa pendampingan bagi perusahaan atau kelompok masyarakat dalam memperoleh dan mempertahankan sertifikat legalitas kayu sesuai peraturan pemerintah Indonesia. Sertifikasi SVLK sangat penting karena menjadi syarat wajib untuk menjual, mengekspor, atau mengolah produk hasil hutan di Indonesia.

SVLK adalah sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa kayu dan produk turunannya berasal dari sumber legal dan dikelola secara bertanggung jawab. Sertifikat SVLK dikeluarkan oleh Lembaga Penilai (LP-VLK) independen yang telah diakreditasi.

Ruang Lingkup Layanan Konsultansi SVLK

1. Penilaian Awal

  • Menilai sejauh mana sistem yang sudah berjalan memenuhi ketentuan SVLK.
  • Identifikasi dokumen atau proses yang belum sesuai regulasi (Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dan perubahannya).

2. Penyusunan Dokumen & Sistem Legalitas

  • Menyusun atau memperbaiki dokumen legal (izin usaha, dokumen pengadaan bahan baku, faktur, laporan produksi).
  • Menyiapkan Dokumen Sistem Verifikasi Legalitas (DSVL) untuk perusahaan.

3. Pelatihan dan Capacity Building

  • Pelatihan staf terkait regulasi SVLK, pencatatan dokumen, penggunaan SIPUHH dan SILK Online (jika ekspor).
  • Simulasi audit dan edukasi tentang kriteria verifikasi.

4. Pendampingan Implementasi

  • Bimbingan teknis dalam pemenuhan aspek legalitas: pengadaan bahan baku, dokumen penjualan, pengangkutan.
  • Penataan manajemen logistik dan sistem pencatatan kayu.

5. Simulasi & Audit Internal

  • Audit internal sebagai latihan untuk menilai kesiapan audit resmi.
  • Identifikasi dan koreksi potensi ketidaksesuaian.

6. Pendampingan Audit SVLK

  • Mendampingi perusahaan selama audit sertifikasi oleh LP-VLK (misalnya: Sucofindo, Mutu, Tricert, dll.).
  • Membantu menyiapkan tindak lanjut jika ada temuan dari auditor.
  • Industri pengolahan kayu (furniture, plywood, sawmill)
  • Pabrik produk turunan hasil hutan (panel, veneer, flooring)
  • Pemegang izin pengelolaan hutan (IUPHHK-HA, HT, HTR)
  • Kelompok masyarakat pemilik hutan rakyat atau koperasi
  • Eksportir kayu dan produk olahannya
  • Memastikan proses sertifikasi berjalan efisien dan sesuai regulasi
  • Menekan risiko temuan atau penolakan pasar ekspor
  • Meningkatkan daya saing produk di pasar global, terutama Uni Eropa, Jepang, dan Australia
  • Dukungan dalam penggunaan sistem online pemerintah seperti SIPUHH dan SILK
  • Izin usaha (NIB, IUIPHHK, atau TDU)
  • Dokumen sumber bahan baku (FAK/FAKB, surat angkut, dsb.)
  • Dokumen produksi, penjualan, dan pengiriman
  • Pencatatan pemakaian bahan baku dan produk jadi
  • Struktur organisasi & pembagian tugas

Tertarik Menggunakan Layanan Ini?

    0 / 250