Konsultasi Sertifikasi PHL

Layanan jasa konsultansi PHL (Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) adalah pendampingan bagi perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan produksi (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, dll.) agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan hutannya secara lestari dan memenuhi ketentuan pemerintah Indonesia berdasarkan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dan perubahannya.

PHL ini dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas (LVLK) dan menghasilkan peringkat (A, B, C, atau D) yang mencerminkan kualitas pengelolaan hutan. Nilai ini sangat penting karena:

  • Berpengaruh terhadap perpanjangan izin konsesi
  • Diperlukan untuk akses pembiayaan, insentif, dan kepercayaan pasar
  • Menjadi dasar monitoring dan evaluasi pemerintah terhadap unit pengelola hutan
Ruang Lingkup Layanan Konsultansi PHL

1. Analisis Awal

  • Evaluasi terhadap sistem dan praktik pengelolaan hutan yang berjalan.
  • Identifikasi kekurangan terhadap 9 kriteria dan 45 indikator PHL (ekologi, sosial, ekonomi, dan legalitas).

2. Penyusunan dan Perbaikan Dokumen PHL

  • Rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan tahunan.
  • Dokumen pelaksanaan kegiatan HCV, perlindungan flora fauna, FPIC, pemanfaatan hasil bukan kayu, dan lainnya.
  • Bukti kinerja sosial seperti pelibatan masyarakat, konflik tenurial, dan CSR.

3. Pelatihan & Capacity Building

  • Pelatihan internal untuk tim pengelola terkait standar penilaian PHL.
  • Sosialisasi kepada masyarakat lokal terkait partisipasi dan manfaat pengelolaan lestari.

4. Pendampingan Implementasi

  • Bimbingan teknis perbaikan kegiatan di lapangan (konservasi, inventarisasi, panen, rehabilitasi, dll).
  • Pendampingan dalam penguatan pengelolaan sosial dan lingkungan.

5. Simulasi Penilaian & Audit Internal

  • Menyusun simulasi skoring PHL berdasarkan checklist resmi.
  • Identifikasi potensi nilai buruk dan strategi peningkatannya.

6. Pendampingan Penilaian Resmi PHL

  • Menyiapkan dokumen dan site visit lapangan saat proses penilaian oleh LVLK.
  • Pendampingan dalam klarifikasi dan tindak lanjut temuan.
  • Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR
  • Koperasi hutan rakyat yang sedang menuju sertifikasi
  • Perusahaan yang ingin menaikkan nilai PHL (misalnya dari C ke B, atau B ke A)
  • Perusahaan yang sedang mempersiapkan diri untuk sertifikasi internasional (seperti FSC-FM atau IFCC-FM)
  • Meningkatkan nilai dan reputasi pengelolaan hutan
  • Meningkatkan akses pasar ekspor dan kemitraan bisnis
  • Mengurangi risiko pencabutan izin atau sanksi pemerintah
  • Menunjukkan komitmen pada pengelolaan hutan berkelanjutan
  • Rencana pengelolaan hutan (RKU, RKT)
  • Dokumen pelaksanaan silvikultur, pemanenan, dan penanaman kembali
  • Bukti pelibatan masyarakat (Berita Acara, FPIC, dokumen CSR)
  • Data konservasi, biodiversitas, dan monitoring dampak

Tertarik Menggunakan Layanan Ini?

    0 / 250